Suatu stabilitas dan keamanan ASEAN tidak akan terwujud tanpa didukung oleh kemakmuran ekonomi dan pemerataan. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan tidak akan pernah kongruen tanpa adanya dukungan kondisi stabil yang kondusif. Timbal balik antara kerjasama ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya ASEAN, pada akhirnya, akan menciptakan perdamaian yang hakiki. Namun demikian, fondasi sosial masyarakat yang ingin dituju bersama tidak akan bisa terwujud tanpa adanya sosialisasi secara luas, berjangka panjang, dan berkelanjutan.
Identitas regional ASEAN, paling tidak, merujuk pada arti identitas bersama yang mencakup keseluruhan elemen masyarakat ASEAN. Keberagaman aspek ekonomi, politik dll tersebut menjadi karakteristik utama ASEAN sekaligus menjadi kesulitan dalam menciptakan common identity akibat tingginya aspek diversity. Untuk mendorong tumbuhnya identitas regional ASEAN ini, perlu ada nilai yang dipromosikan seperti unity in diversity, guna mempercepat proses integrasi ASEAN dan mencegah tindakan-tindakan disintegrasi regional.
Pengalaman Indonesia yang sudah berabad-abad dalam memiliki dan mengimplementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ada baiknya bisa dipakai sebagai contoh untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang bermartabat. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia perlu mengupayakan nilai-nilai luhur demokrasi serta hak sipil untuk dijadikan sebagai nilai dasar ASEAN. Namun hal ini tidak pernah mudah untuk diwujudkan karena, sekali lagi, nilai demokrasi di beberapa negara ASEAN bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya.
Hal ini akan menjadi semakin krusial dan genting ketika terjadi konflik kepentingan nasional antar negara anggota, karena kepentingan dan identitas nasional masing-masing akan lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan regional. Dengan kata lain, keterikatan atas kepentingan nasional anggota ASEAN masih amat kuat sehingga memperlambat proses integrasi di tubuh ASEAN.
Permasalahan tersebut sedikit demi sedikit mulai terjawab. Tahun 2008 lalu misalnya, Piagam ASEAN telah diratifikasi bersama oleh kesepuluh negara anggota. Sekarang tingal bagaimana perjanjian tersebut direalisasikan dalam wujud konkrit bagi masyarakat ASEAN. Faktor yang paling signifikan bagi efektivitas integrasi ASEAN ini dapat terlihat jelas dalam minimnya keterlibatan masyarakat ASEAN dan rapuhnya keputusan petinggi ASEAN yang masih saja didasarkan pada consensus serta sistem vote.
Padahal, jika meniliki sejarah, selama ini ASEAN telah memberikan sumbangan tertentu bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, ambil contoh penyelesaian konflik Kamboja dan Vietnam. Namun, ASEAN tidak bisa berbuat banyak dalam menangani kasus HAM di Myanmar dan konflik Kuil Preah Vihear di perbatasan Thailand-Kamboja yang akhir-akhir ini memanas kembali. Permasalahan keinginan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN juga menimbulkan riak-riak kecil di tubuh ASEAN. Banyak spekulasi di antara negara anggota (terutama Indonesia, Singapura dan Laos) bahwa ASEAN harus memiliki penilaian khusus dan mempertimbangkan SWOT Analysis bergabungnya Timor Leste ke ASEAN, tidak bisa diputuskan isidental setahun atau dua tahun.
Lebih dari itu, masyarakat ASEAN harus mendapat perhatian yang lebih besar dalam mewujudkan komunitas ASEAN melalui situasi kondusif dalam hal kebebasan berpendapat dan penegakan HAM. Pemerintah anggota ASEAN bertanggung jawab untuk menberikan perlindungan pada rakyatnya, tetapi hal tersebut akan kembali pada masyarakat itu sendiri dalam mengartikan kebebasan yang diberikan. Masyarakat ASEAN harus berpartisipasi secara bottom-up agar kepentingan seluruh elemen masyarakat dapat terjawab.
Jika ASEAN bisa menampilkan wajah yang tetap stabil, aman dan damai, maka hal itu sudah merupakan sumbangan positif bagi peradaban dunia. Keberhasilan ASEAN dalam membentuk keharmonisan bisa dijadikan model bagi terciptanya capacity building block untuk pembangunan kawasan yang lebih luas lagi. Dengan pendekatan seperti ini, Indonesia, sebagai arsitektur kawasan yang baru haruslah memainkan peran sentral sehingga proses integrasi ini terjadi secara keberlanjutan, tidak terputus sama sekali ketika jabatan ketua ASEAN berakhir dan beralih ke negara ASEAN lain.
Yang jelas, Indonesia sebagai arsitektur ASEAN harus bisa menjaga stabilitas kawasan untuk membangun ASEAN yang lebih baik. Indonesia harus berani menolak adanya dominasi kekuatan tertentu di kawasan ASEAN karena yang dibutuhkan ASEAN saat ini adalah keseimbangan dan sikap saling memahami. Sebagai negara ‘terbesar’ di kawasan, Indonesia mau tidak mau harus mampu membawa ASEAN yang berani adaptif dan visioner, serta berangkat dari konsep dan pikiran yang matang seperti prinsip yang selama ini dianut oleh ASEAN.
