Prinsip Equilibrium Jawaban Integritas Pemerintah

Dimuat di Harian Seputar Indonesia, 2 Oktober 2010.

“Soekarno tersohor dengan kewibawaannya. Soeharto terdepan sebagai bapak swasembada. Habibie maju dengan kemampuan teknologi. Gusdur sebagai figur pluralisme. Mega panutan kaum perempuan. SBY? Tokoh pencitraan yang apik” – Jeffrey Winters

Yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang bukan obralan citra atau dialektika teoritis, tetapi kesediaan pemimpin untuk ikhlas melakukan pengorbanan politik. Sekalipun pemerintah harus melawan arus dengan mengorbankan popularitas, keberanian ini jauh lebih bermartabat karena itulah hakikat demokrasi yang sesungguhnya. Pemerintah harus mampu menempatkan diri di dalam masalah dengan segala konsekuensi logis sehingga bisa mengurai problematika bangsa dengan kejernihan hati dan kecerdasan akal budi.

Tetapi yang terjadi setahun ini adalah ironi. Pemerintah terlena terhadap kekuasaan, sering kali hanya meributkan permukaan persoalan yang ada, bukan pada substansi persoalan itu sendiri. Sehingga tidak mampu membedakan mana masalah, mana yang bukan masalah. Ujungnya, persoalan sepele menjadi semakin kompleks.

Jika benar setahun pemerintahan SBY-Boediono menginginkan konsistensi pada sebuah pencitraan, maka pemerintahan ini seharusnya bekerja lebih keras untuk membuktikan persepsi publik yang memosisikan mereka dalam pusaran negatif penuh skandal. Saat ini, pemerintah cenderung reaktif hanya ketika kewibawaannya diusik. Jelas terlihat melalui kasus British Petroleum di Amerika misalnya. Melihat ketegasan Obama menghadapi pencemaran di Teluk  Meksiko, Presiden buru-buru ambil tindakan yang seolah menggiring paradigma masyarakat pada ketegasan masalah Lumpur Lapindo. Realitanya? Kabar tersebut hilang dari peredaran dua minggu setelahnya dan tak pernah diisukan kembali.

Menilik sisi ekonomi, pemerintah seyogyanya mawas diri terhadap isu ekonomi akhir-akhir ini. Investasi bursa efek yang mayoritas menjalankan sistem uang ‘datang cepat, cepat pergi’ hanya akan memperbesar posisi Indonesia sebagai pasar spekulasi dan sama sekali tidak menambah pendapatan di sektor riil. Tetapi anehnya, pemerintah justru bersorak dengan perkembangan bursa efek nasional yang bergerak signifikan fluktuatif ini.

Ditambah dengan kebanggan berlebih pemerintah terhadap keanggotaan Indonesia di G-20. Perlu diingat, kejayaan ekonomi suatu negara tidak diukur dari akumulasi GDP yang besar, melainkan proporsi GNP yang kuat. Hal ini semakin diperparah dengan ambisi kurang realistis mengejar Cina dan India melalui pertumbuhan ekonomi 6%-7% per tahun. Pemerintah perlu sadar, mengalahkan Cina dan India tidak hanya cukup dengan angka-angka kuantitatif di atas kertas, tetapi bagaimana pemerintah mampu menggerakkan komponen makro yang bisa bersinergi dengan sehat.

Belum lagi kendala hukum yang masih stagnan pada personifikasi sebuah sistem. Ada baiknya pembentukan Satgas Mafia Hukum dan Peradilan oleh presiden SBY beberapa waktu lalu betul-betul diniatkan untuk memutuskan mata rantai mafia dan makelar kasus. Bukan hanya sekedar isu kerja yang implementasinya semu. Pemerintahan SBY-Boediono juga belum mampu menjawab beling-beling arogansi antar umat beragama yang seringkali masih mencederai wajah baru demokratisasi tanah air.

Pemerintah tak pernah bertindak tegas, lebih sibuk memberikan lontaran kasus reshuffle kabinet, video porno selebritis, dan polemik lagu ciptaan presiden. Masalah banjir Wasior saja pemerintah lamban tanggap, tak heran OPM dan RMS seringkali menggertak pemerintah pusat dan pemerintah sendiri seperti kelabakan tanpa arah. Malaysia dan Singapura acapkali memperolok negeri ini karena inkonsistensi para pemimpinnya. Pemerintah sendirilah yang sebenarnya membuat jati diri dan kewibawaannya hancur di mata masyarakat komunal Indonesia dan dunia.

Periode kepemimpinan SBY-Boediono memang masih cukup panjang dan tentu saja terjal. Betul, penilaian kualitatif tak bisa diukur dalam periode satu tahun saja, Namun alangkah baiknya jika pemerintah mau membuka diri terhadap sanggahan dan masukan konstruktif terhadap pembangunan. Presiden tidak perlu terlihat cantik, santun, dan berambut rapi di depan kamera untuk memberikan pernyataan defensif terhadap kritik problema yang ada. Di sinilah peran urgensitas titik equilibrium antara pencitraan dan prestasi yang dicapai sebagai jembatan kulminasi kebangkitan Republik Indonesia.

Advertisements

One thought on “Prinsip Equilibrium Jawaban Integritas Pemerintah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s